Pemilu semula dijadwalkan berlangsung tahun depan. Namun, Ortega tidak menjelaskan apakah pemilu tersebut akan dibatalkan atau oposisi akan dilarang mengikutinya—sesuatu yang dalam praktiknya telah terjadi.

Menjelang pemilu 2021, rezim Ortega melarang partai-partai oposisi dan memenjarakan seluruh tokoh oposisi yang hendak maju sebagai calon presiden.

"Ortega dan Murillo tampaknya takut bahwa sedikit saja ruang politik dibuka, perlawanan akan memperoleh tempat untuk tumbuh dan mengancam kekuasaan mereka. Hal itu mungkin menunjukkan bahwa dukungan terhadap keduanya di dalam negeri, yang memang sudah lemah, terus merosot," tutur Breda.

"Karena itu, alih-alih kembali menggelar pemilu yang telah direkayasa, mereka memilih menghapus persaingan politik melalui pemilu sama sekali."

Tahun lalu, Ortega mendorong pengesahan serangkaian perubahan konstitusi. Perubahan tersebut antara lain memperpanjang masa jabatan presiden dari lima menjadi enam tahun serta mengangkat Murillo, yang sebelumnya menjabat wakil presiden menjadi "presiden bersama".

Amerika Serikat (AS) menyebut pemerintahan keduanya sebagai "kediktatoran Murillo-Ortega".

Dalam pidato yang sama, Ortega mengecam AS terkait operasi pada Januari yang menculik diktator Venezuela Nicolas Maduro.

"Dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki, mereka menyerbu istana kepresidenan, tempat Nicolas dan istrinya, Cilia (Flores), berada. Mereka membunuh seluruh anggota pasukan pengamanan di sana—sebagian besar merupakan warga Kuba—kemudian membawa keduanya pergi untuk dipenjarakan di AS. Itu tindakan yang mengerikan," kata Ortega.

Menurut Ortega, mencegah oposisi kembali berkuasa diperlukan untuk melindungi negara dari "para pelaku kudeta". Ia menuding kelompok tersebut berada di balik gelombang demonstrasi nasional pada 2018.

Sejumlah lembaga, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan rezim Ortega menanggapi demonstrasi itu dengan tindakan represif yang menewaskan lebih dari 350 orang, melukai ratusan lainnya, memenjarakan ribuan orang, serta memaksa hampir satu juta warga Nikaragua meninggalkan negaranya.

Belakangan, PBB, AS, sejumlah organisasi hak asasi manusia, serta 30 mantan presiden negara-negara Ibero-Amerika secara langsung menyalahkan Ortega dan Murillo atas kematian Brooklyn Rivera, pemimpin masyarakat adat sekaligus anggota parlemen selama empat periode.

"Rivera, 73 tahun, menghabiskan hampir tiga tahun dipenjara secara tidak adil oleh rezim tersebut," menurut Kementerian Luar Negeri AS.

Sejumlah organisasi, termasuk Human Rights Watch, memperkirakan terdapat sekitar 50 tahanan politik di Nikaragua.

Rezim Ortega juga telah mencabut kewarganegaraan 546 orang serta menutup lebih dari 5.600 organisasi nonpemerintah, 29 universitas, dan 58 media.