Berbagai program padat karya pada tahun lalu, yang biasanya mendorong ekonomi desa lewat penciptaan tenaga kerja harian, berkurang signifikan

Jakarta (ANTARA) - Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program padat karya mampu mendorong pembukaan lapangan kerja dan perekonomian hingga ke tingkat desa.

Direktur Kebijakan Publik/Keadilan Fiskal Celios Media Wahyudi Askar saat dihubungi di Jakarta, Minggu, mengatakan program padat karya tunai (cash for work) sendiri pernah diinisiasi dalam Paket Ekonomi 2025.

“Berbagai program padat karya pada tahun lalu, yang biasanya mendorong ekonomi desa lewat penciptaan tenaga kerja harian, berkurang signifikan,” kata Media.

Oleh karena itu, ia menyoroti pentingnya peran pemerintah untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan, utamanya di tingkat pedesaan.

Salah satu aspek yang kemungkinan mempengaruhi ketimpangan tersebut, lanjut Media, adalah perubahan desil penerimaan bantuan sosial, di mana beberapa desil tidak lagi menerima program bantuan sosial (bansos) tertentu.

“Jumlah penerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), PBI JK, (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan) maupun beasiswa, juga tidak mengalami peningkatan signifikan selama satu tahun terakhir,” ujar dia.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya sedikit kenaikan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia, yang diukur melalui Gini Ratio pada Maret 2026 menjadi 0,368 poin atau naik 0,005 dibandingkan kondisi September 2025 yang tercatat sebesar 0,363.

BPS menjelaskan Gini Ratio memiliki nilai antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 0 menunjukkan distribusi pengeluaran yang semakin merata, sedangkan semakin mendekati 1 mencerminkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi,

Pada Maret 2026, Gini Ratio di perkotaan tercatat sebesar 0,387, sementara di perdesaan sebesar 0,296. Dibandingkan dengan September 2025, tingkat ketimpangan di wilayah perkotaan maupun perdesaan sama-sama mengalami peningkatan.

Sementara itu, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebanyak 430 ribu atau 0,43 juta menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026, dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang.

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 mencapai Rp669.235 per kapita per bulan. Angka tersebut meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025 yang sebesar Rp641.443 per kapita per bulan.

Baca juga: Mendag dorong ekspor industri padat karya melalui perjanjian dagang

Baca juga: Program "Padat Karya" DKI serap minat 132.627 pencari kerja

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.