REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cambridge University Press & Assessment (Cambridge) merekomendasikan pemerintah Indonesia memperkuat peran guru dalam penyusunan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan (AI) di sekolah. Pemerintah juga didorong meningkatkan investasi dalam pelatihan profesional guru secara berkelanjutan agar pendidik mampu memanfaatkan AI secara efektif dan kritis dalam pembelajaran.

Rekomendasi tersebut tertuang dalam laporan terbaru berjudul Shaping AI Policy and Practice in English Language Teaching. Laporan ini merumuskan delapan prinsip integrasi AI di lingkungan pendidikan berdasarkan praktik pengajar bahasa Inggris di berbagai negara serta penelitian Cambridge sebelumnya mengenai pemanfaatan AI oleh guru.

Cambridge menilai, guru dan peserta didik perlu dilibatkan dalam perancangan, pengadaan, penerapan, hingga evaluasi perangkat kecerdasan buatan generatif (GenAI). Pelibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang disusun sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di ruang kelas.

Laporan tersebut menemukan bahwa banyak guru di berbagai negara mulai mengeksplorasi penggunaan AI, tetapi belum mendapatkan arahan kebijakan yang jelas. Salah satu perhatian utama pendidik adalah mempersiapkan siswa agar mampu menggunakan AI secara bertanggung jawab sekaligus mengevaluasi keluaran teknologi tersebut secara kritis.

Siswa juga perlu dibekali kemampuan untuk mempertanyakan akurasi informasi yang dihasilkan AI, mengenali bias, dan memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai jalan pintas untuk menyelesaikan tugas.

Director of Research, English, Cambridge University Press & Assessment, Dr. Evelina Galaczi, mengatakan perkembangan teknologi AI yang pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang memadai.

Menurut dia, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan pengetahuan dan ketidakkonsistenan dalam penerapan AI di lingkungan pendidikan. Akibatnya, guru kerap harus membangun sendiri pemahaman praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab di kelas.

Galaczi mengatakan guru yang berhasil bereksperimen dengan AI dalam pembelajaran cenderung mengutamakan pertimbangan profesional, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada manusia, dan penguatan literasi AI kritis.

Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu memastikan AI digunakan untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran, bukan justru mendorong siswa mengambil jalan pintas dalam belajar.

Untuk mendukung penerapan AI yang efektif, Cambridge menetapkan delapan prinsip utama. Prinsip tersebut meliputi pelibatan guru dan siswa dalam tata kelola AI, investasi pada pengembangan profesional guru secara berkelanjutan, serta integrasi literasi AI kritis ke dalam kurikulum.

Selain itu, Cambridge merekomendasikan reformasi kurikulum dan sistem penilaian agar tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses belajar, refleksi siswa, pemanfaatan umpan balik, dan kemampuan berpikir mandiri.

Prinsip lainnya adalah memprioritaskan hasil pendidikan yang berpusat pada manusia, termasuk penguatan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kemandirian, kecerdasan emosional, dan tanggung jawab sosial.

"Cambridge juga menekankan pentingnya penggunaan AI yang etis melalui perlindungan data pribadi, transparansi, akuntabilitas, akses yang sesuai dengan usia, dan pendekatan yang inklusif," bunyi keterangan resmi.

Dua prinsip lainnya adalah perlindungan terhadap otonomi dan penilaian profesional guru serta pemerataan akses terhadap perangkat AI berkualitas. Kebijakan pendidikan, menurut rekomendasi tersebut, perlu mempertimbangkan keragaman bahasa, konteks lokal, aksesibilitas, dan keterbatasan sumber daya di lingkungan sekolah.

Melalui delapan prinsip tersebut, Cambridge mendorong pembuat kebijakan untuk membangun kerangka penggunaan AI yang terarah dan berkelanjutan. Peran guru diharapkan tidak terbatas pada penggunaan teknologi yang telah ditentukan pihak lain, tetapi juga mencakup pengambilan keputusan dalam pemilihan, penerapan, dan evaluasi perangkat AI sesuai kebutuhan pembelajaran.