Bupati Sumbawa menekankan pengelolaan keuangan desa transparan

Dompu (ANTARA) - Bupati Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, H. Syarafuddin Jarot meminta aparatur 157 desa memperkuat tata kelola keuangan secara transparan dan akuntabel sesuai prosedur untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan persoalan hukum.

"Mari kita kelola keuangan secara transparan dan akuntabel. Ikuti prosedur yang sudah ditentukan, sehingga kita tidak terjebak dalam persoalan hukum di kemudian hari," tegas Jarot saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Sumbawa, Senin.

Bimbingan teknis yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sumbawa tersebut diikuti perangkat desa dari 157 desa dengan menghadirkan narasumber dari Dinas PMD dan Inspektorat Kabupaten Sumbawa.

Jarot mengatakan pemahaman aparatur terhadap prosedur pengelolaan keuangan desa perlu diperkuat agar setiap tahapan pengelolaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan.

Menurut dia, tata kelola keuangan yang baik diperlukan untuk memastikan anggaran desa digunakan sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumbawa Ulumuddin mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur desa dalam mengelola keuangan sesuai ketentuan.

"Bimtek ini untuk memberikan pemahaman mengenai tata kelola serta pengawasan keuangan desa," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jarot juga mengajak aparatur desa mendukung program pemerintah yang diarahkan untuk mendorong industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Jarot meminta aparatur desa mengikuti kebijakan pemerintah dan menjadikan pengelolaan anggaran sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih serta bertanggung jawab.

Melalui penguatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah berharap pengelolaan keuangan di desa semakin tertib dan akuntabel serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.