BPS Kotim komitmen tuntaskan pendataan Sensus Ekonomi

Kamis, 20 Agustus 2026 14:23 WIB

Kepala Badan Pusat Statistik Kotim Eddy Surahman. ANTARA/Devita Maulina

Sampit (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, terus mempercepat pendataan Sensus Ekonomi 2026 dengan melakukan penyisiran terhadap responden yang belum terdata meski menghadapi penolakan dan kesulitan di lapangan.

“Pendataan kita masih berproses, insyaallah kita bisa selesai tepat waktu. Memang masih ada yang belum kita data, termasuk penolakan dari masyarakat, dan itu kami masih harus melakukan kunjungan ulang sampai 31 Agustus,” kata Kepala BPS Kotim Eddy Surahman di Sampit, Kamis.

Eddy menjelaskan, pada tahap awal petugas lebih memprioritaskan responden yang mudah ditemui agar proses pendataan dapat berjalan efektif. Namun, setelah sebagian besar sasaran berhasil ditemui, petugas kini diarahkan kembali untuk menyisir responden yang sebelumnya terlewat.

Responden yang belum terdata tersebut memiliki berbagai alasan, mulai dari petugas belum berhasil menemui pemilik usaha, belum sampai ke lokasi, hingga adanya masyarakat yang masih menolak memberikan informasi.

“Sekarang kita mulai menyisir yang terlewat dan yang belum didata, termasuk yang menolak. Ini menjadi fokus kita di akhir masa pendataan,” ujarnya.

Menurut Eddy, tantangan pendataan di wilayah perkotaan relatif lebih kompleks. Selain cakupan usaha yang beragam, petugas juga menghadapi kesulitan menemui responden, khususnya pelaku usaha dengan skala yang lebih besar.

Dalam sejumlah kasus, petugas membutuhkan waktu dan penjelasan lebih panjang untuk meyakinkan responden mengenai tujuan pelaksanaan Sensus Ekonomi serta jaminan kerahasiaan data yang diberikan.

Eddy bahkan turut turun mendampingi petugas untuk memberikan penjelasan kepada responden tertentu agar mereka memahami bahwa pendataan tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan.

“Kalau usaha-usaha yang levelnya cukup besar memang butuh usaha lebih untuk menjelaskan kepada responden. Kami berupaya memberikan pemahaman agar mereka tidak khawatir dengan data yang disampaikan,” ungkapnya.

Baca juga: PWRI Kotim didorong terus berkontribusi dalam pembangunan daerah

Ia mengakui munculnya sejumlah informasi negatif di media sosial turut mempengaruhi pemahaman sebagian masyarakat terhadap Sensus Ekonomi. Maka dari itu, BPS terus melakukan sosialisasi sekaligus meluruskan informasi yang dinilai dapat menimbulkan kekhawatiran.

Upaya serupa juga dilakukan BPS secara nasional. Eddy menyebut, isu mengenai Sensus Ekonomi bukan hanya terjadi di Kotawaringin Timur, tetapi menjadi tantangan yang dihadapi petugas di berbagai daerah di Indonesia.

BPS pusat, lanjutnya, juga secara masif melakukan komunikasi publik untuk menjelaskan tujuan sensus dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya data ekonomi yang akurat.

“Masalah ini bukan hanya terjadi di kabupaten kita, tetapi se-Indonesia. Karena itu, kami juga terus melakukan sosialisasi untuk meng-counter isu-isu negatif yang berkembang,” tuturnya.

Kendati begitu, Eddy menegaskan BPS tidak dapat memaksakan responden yang benar-benar menolak untuk memberikan data.

Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, pihaknya akan melakukan pendekatan secara berlapis untuk memastikan responden telah memperoleh penjelasan yang memadai.

Bahkan, apabila lokasi responden masih dapat dijangkau, Eddy menyatakan dirinya siap turun langsung untuk membantu petugas menjelaskan tujuan pendataan kepada masyarakat.

Di sisi lain, ia memastikan informasi yang disampaikan responden dalam Sensus Ekonomi dijamin kerahasiaannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Data individu maupun usaha tidak akan dipublikasikan secara terbuka.

“Yang kami publikasikan nanti adalah data makro atau data agregat. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan bahwa data usaha atau keluarga akan bocor,” tegasnya.

Ia juga membantah anggapan bahwa data Sensus Ekonomi akan digunakan untuk kepentingan penagihan pajak kepada responden. Menurut dia, pendataan tersebut tidak memiliki hubungan dengan proses perpajakan.

“Tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami berharap masyarakat tidak perlu khawatir untuk memberikan data yang benar kepada petugas,” katanya.

Baca juga: Relawan tumbang akibat kelelahan, masyarakat Kotim diimbau bantu padamkan karhutla

Eddy menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Semakin lengkap data yang diperoleh di lapangan, semakin baik pula BPS dalam menggambarkan kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh.

Sebaliknya, tingginya penolakan atau banyaknya pelaku usaha yang tidak terdata berpotensi membuat gambaran kondisi ekonomi menjadi kurang utuh dan berdampak terhadap kualitas analisis yang dihasilkan.

Hasil sensus nantinya dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik perekonomian Kotawaringin Timur, termasuk kondisi dunia usaha serta berbagai perubahan yang terjadi dalam struktur ekonomi masyarakat.

“Data ini nantinya akan berguna untuk kebijakan di masa yang akan datang. Karena itu, kualitas data sangat bergantung pada capaian kita di lapangan,” jelasnya.

Disamping itu, hasil pendataan juga dapat menjadi salah satu bahan untuk melihat perkembangan ekonomi melalui berbagai indikator, termasuk nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan ekonomi masyarakat.

Data tersebut selanjutnya dapat dibandingkan dengan indikator ekonomi lainnya sehingga pemerintah memiliki gambaran yang lebih komprehensif dalam merumuskan kebijakan pembangunan.

Eddy menekankan Sensus Ekonomi bukan kegiatan yang baru pertama kali dilakukan, melainkan bagian dari pendataan yang dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan struktur dan aktivitas perekonomian.

Dengan waktu pendataan yang tersisa hingga 31 Agustus, BPS Kotawaringin Timur berkomitmen memaksimalkan waktu tersebut untuk menyelesaikan sasaran yang belum terdata, sekaligus terus membangun komunikasi dengan masyarakat agar tidak ada pelaku usaha yang terlewat.

“Ini bukan pendataan yang ujug-ujug baru dilaksanakan. Ini pendataan rutin, dan saat ini memang momentumnya bagi pemerintah untuk mengetahui kondisi perekonomian kita seperti apa,” demikian Eddy Surahman.

Baca juga: Bupati Kotim: Bantuan pangan harus untuk kebutuhan keluarga

Baca juga: DPKP Kotim minta petunjuk Inspektorat untuk penghapusan aset ekskavator terbakar

Baca juga: Bupati Kotim kerahkan OPD bantu suplai air pemadaman karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.