Karo (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karo menjelaskan mekanisme pengumpulan data harga komoditas hingga rentang toleransi inflasi yang dinilai masih aman bagi perekonomian daerah.

Kepala BPS Kabupaten Karo, Oliver Bobby Reynold Simarmata, mengungkapkan bahwa Kabupaten Karo merupakan satu dari delapan kabupaten/kota di Sumatera Utara yang ditetapkan sebagai kota Indeks Harga Konsumen (IHK) atau daerah perhitungan inflasi.

"Angka inflasi dari delapan kabupaten/kota ini dikompilasi menjadi angka inflasi tingkat provinsi, yang kemudian dihimpun menjadi angka inflasi nasional," ujar Oliver yang ditemui ANTARA, Rabu (2/9/2026).

Ia menjelaskan, pengumpulan data harga dilakukan secara rutin melalui survei berkala. Komoditas pangan utama seperti beras dan minyak goreng disurvei setiap minggu. Sementara komoditas lain seperti bahan bakar minyak (BBM), gas, biaya kontrakan rumah, hingga upah pembantu rumah tangga disurvei secara dua mingguan atau bulanan.

BPS merilis data inflasi ini secara serentak pada hari kerja pertama setiap bulannya, dimulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. 

*Kondisi Inflasi dan Rentang Toleransi
Menanggapi perkembangan harga di Kabupaten Karo, Oliver memaparkan bahwa inflasi bulanan (month-to-month) pada Agustus tercatat sebesar 0,25 persen. Angka ini menunjukkan penurunan tren kenaikan harga jika dibandingkan dengan bulan Juli 2026 yang berada pada tingkat 0,29 persen.

Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 2,40 persen, dan inflasi tahun kalender (Januari–Agustus) berada di angka 2,02 persen.

Menurut Oliver, angka inflasi tersebut masih berada pada kategori terkendali. Pemerintah pusat telah menetapkan acuan angka inflasi yang dapat ditoleransi, yakni 2,5\% \pm 1\%, atau berada pada rentang 1,5\% hingga 3,5\%.

"Inflasi tidak boleh dipandang sebagai momok semata. Jika terlalu rendah atau bahkan terjadi deflasi, hal itu justru berbahaya bagi kelangsungan usaha produsen. Target 2,5\% \pm 1\% diciptakan agar konsumen tetap memiliki daya beli dan produsen masih memperoleh keuntungan yang layak," jelasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa inflasi yang melebihi batas toleransi wajib diwaspadai karena dapat menggerus daya beli masyarakat. Gejolak harga ini dipengaruhi oleh mekanisme pasar (supply and demand), faktor cuaca atau musiman, hingga dinamika geopolitik global yang berdampak pada komoditas tertentu.

*Komoditas Penyeimbang dan Kerja Sama Antar Daerah
Dalam keterangannya, Oliver menyoroti sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi maupun deflasi di daerah. Cabai merah dicatat sebagai komoditas yang kerap memberikan andil besar terhadap pergerakan inflasi di 
Kabupaten Karo mengingat Kabupaten merupakan salah satu sentra produk hortikultura, namun di sisi lain juga masih tergantung dengan faktor musim/cuaca.

Sebaliknya, pada bulan Agustus, beberapa komoditas seperti tomat, bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan kelapa justru tercatat menjadi pendorong deflasi akibat masuknya masa panen atau melimpahnya pasokan dibanding permintaan.

Untuk menjaga kestabilan harga cabai merah saat pasokan melimpah, Pemerintah Kabupaten Karo bersama Bank Indonesia (BI) mendorong program Kerja Sama Antardaerah (KAD), salah satunya dengan memfasilitasi pengiriman pasokan ke wilayah non-sentra seperti Palangka Raya.

"Langkah KAD ini penting. Saat produksi di Karo melimpah dan harga berpotensi anjlok, hasil tani dapat disalurkan ke daerah lain. Dengan begitu, petani lokal tidak dirugikan dan harga di daerah tujuan tetap terkendali," katanya.

*Edukasi Peran dan Sinergi Data
Di akhir wawancara, Oliver menekankan pentingnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan terkait peran BPS. Ia meluruskan pandangan umum bahwa BPS menguasai seluruh data statistik.

Ia menjelaskan bahwa BPS berfokus pada statistik dasar seperti kemiskinan, pengangguran, PDRB, inflasi, dsb. 

Sementara itu, data teknis lainnya merupakan bagian dari statistik sektoral yang dikelola oleh instansi atau dinas terkait, seperti data kriminalitas oleh Kepolisian, data perceraian oleh Pengadilan Agama, data pendidikan oleh Dinas Pendidikan, serta data lainnya yang tersebar di berbagai institusi/lembaga.

Data sektoral tersebut kemudian dirangkum oleh BPS dalam publikasi tahunan seperti Kabupaten Karo Dalam Angka yang rutin terbit setiap awal tahun.

Oliver berharap sinergi antara pemerintah daerah, media massa, dan masyarakat terus diperkuat dalam meningkatkan literasi dan pemanfaatan data. Dengan pemahaman data yang semakin baik, kebijakan dan program pembangunan diharapkan dapat dirumuskan secara lebih tepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 

Pewarta: Ade Friadi
Editor : Juraidi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.