BPOM Gandeng Kemenpar, Keamanan Pangan di Desa Wisata Jadi Sorotan
Jakarta -
Berwisata ke desa tak lengkap rasanya tanpa mencicipi kuliner lokal. Namun, di balik makanan khas yang menggugah selera, ada aspek penting yang perlu diperhatikan, yakni keamanan pangan.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Kementerian Pariwisata memperkuat kerja sama untuk meningkatkan keamanan pangan di desa wisata. Kolaborasi ini diharapkan dapat melindungi kesehatan wisatawan sekaligus meningkatkan kualitas produk pangan lokal.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kepala BPOM Taruna Ikrar dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam Pertemuan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA) 2026 di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taruna mengatakan, sinergi ini akan mengintegrasikan program Desa Pangan Aman milik BPOM dengan program Desa Wisata Kementerian Pariwisata.
"Kami ingin menjelaskan bahwa program-program ini saya yakin semakin kuat, semakin menembus, semakin mengakar ke masyarakat kita kalau kami bersinergi dengan Kementerian Pariwisata," ujar Taruna.
Menurut Taruna, BPOM telah menjalankan program Desa Pangan Aman sejak 2017. Pada 2025, program tersebut menjangkau 6.322 desa dan kelurahan dengan dukungan 31.541 kader keamanan pangan yang telah dilatih.
BPOM juga menjalankan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di 527 pasar serta pembudayaan keamanan pangan di 19.603 sekolah.
Melalui kerja sama dengan Kementerian Pariwisata, BPOM berharap edukasi dan pendampingan keamanan pangan dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha, termasuk produsen makanan khas yang menjadi daya tarik desa wisata.
Wisatawan Perlu Mendapat Jaminan Keamanan Pangan
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengatakan, terdapat lebih dari 6.300 desa wisata dalam jaringan Kementerian Pariwisata. Menurutnya, keamanan pangan menjadi bagian penting dari kualitas layanan destinasi wisata.
"Kami menyambut baik, terima kasih Bapak, atas program ini karena pada akhirnya 6.300 desa wisata ini akan lebih cepat lagi naik kelas," kata Widiyanti.
Ia juga memaparkan hasil pemantauan dan pembinaan terhadap 66 desa wisata pada 2025. Berdasarkan data yang disampaikan dalam acara, pendapatan desa meningkat 29,62 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan penyerapan tenaga kerja meningkat 53,34 persen.
Widiyanti mencontohkan Desa Kenteng di Kabupaten Semarang sebagai salah satu pembelajaran mengenai integrasi keamanan pangan dengan pengembangan desa wisata. Dalam sambutannya, ia menyebut jumlah balita stunting di desa tersebut turun dari 31 menjadi 11 anak.
Capaian tersebut menjadi contoh bagaimana pengembangan desa dapat berjalan bersama dengan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Angka Keracunan Pangan Jadi Salah Satu Indikator Keberhasilan
Ke depan, BPOM dan Kementerian Pariwisata akan menyusun indikator untuk mengevaluasi hasil kerja sama. Taruna menyebut salah satunya penurunan kasus keracunan pangan karena saat ini kasus keracunan akibat pangan diperkirakan mencapai 29 juta orang atau sekitar 10 persen penduduk berdasarkan data global dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Selain itu, peningkatan pengetahuan masyarakat, serta peningkatan kualitas produk pangan lokal sebagai dampak yang diharapkan dalam tolak ukur keberhasilan program.
Program ini diharapkan dapat mendorong usaha pangan skala mikro berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, bahkan membuka peluang ekspor bagi produk lokal.
Dengan penguatan keamanan pangan, desa wisata diharapkan tidak hanya menarik untuk dikunjungi, tetapi juga memberikan pengalaman kuliner yang aman bagi wisatawan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-8648725/kepala-bgn-sebut-80-persen-penyebab-keracunan-mbg-gegara-pelanggaran-sop-waktu
Halaman 2 dari 2
(amf/up)