BPKP perkuat kapasitas desa di Natuna kelola keuangan

Rabu, 2 September 2026 15:58 WIB

Workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat kabupaten Tahun 2026 di Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Rabu (2/9/2026). ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkuat kapasitas pemerintah desa di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa agar lebih transparan, akuntabel, efektif, dan tepat sasaran.

Bupati Natuna Cen Sui Lan di Natuna, Rabu, mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2026. Workshop digelar di Aula Serindit Kabupaten Natuna, Rabu.

Workshop kata dia, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai regulasi, serta menjadi forum bagi pemerintah desa untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, dan mencari solusi atas berbagai persoalan dalam pengelolaan keuangan serta pembangunan.

"Melalui kegiatan ini kita berharap pengelolaan keuangan desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Workshop Lastri Junaidah mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri atas pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, inspektur, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, kepala desa, tenaga pendamping desa, serta pendamping lokal desa.

"Workshop ini diharapkan dapat mendukung perluasan wawasan dan pengetahuan terkait pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, dan akuntabel demi terwujudnya pembangunan desa yang maju dan berkelanjutan," katanya.

Ia mengatakan workshop mengangkat tema "Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas Dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa".

Kegiatan kata dia, dilaksanakan dalam format diskusi panel dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari instansi yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.

"Narasumber yang hadir antara lain Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau Budiman, Penggerak Swadaya Ahli Pertama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kepulauan Riau Purwani, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Mudzakir," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.