Pontianak (ANTARA) - Bank Indonesia memperluas digitalisasi transaksi pemerintah daerah di Kalimantan Barat melalui QRIS dinamis, QRIS TAP hingga pembayaran digital transportasi sungai.

"Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan bank RKUD menjadi kunci untuk memperluas dampak dari inovasi digitalisasi transaksi daerah," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Doni Septadijaya di Pontianak, Selasa.

Dia mengatakan penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital perlu diarahkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, pelayanan publik, serta produktivitas ekonomi daerah.

Menurut Doni, implementasi QRIS dinamis melalui platform pemerintah daerah telah diterapkan di Kota Pontianak melalui E-Ponti, Kota Singkawang melalui SIGAP, Kabupaten Sambas melalui E-Pakatan, Kabupaten Landak melalui SAPALA, Kabupaten Mempawah melalui Si Perjaka, serta Provinsi Kalimantan Barat melalui Samsat.

Digitalisasi juga diperluas melalui inovasi Samsat Gokatan (Go Kecamatan) yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memperluas edukasi dan implementasi elektronifikasi transaksi di 14 kabupaten/kota.

Selain pembayaran pemerintah daerah, BI Kalbar bersama penyedia jasa pembayaran dan Bank Central Asia juga meluncurkan Mall SIAP QRIS TAP di Kabupaten Kubu Raya sebagai implementasi perdana QRIS TAP pada sektor ritel modern di Kalimantan Barat.

BI Kalbar bersama Bank Kalbar juga melakukan uji coba QRIS pada pangkalan sampan dan penambang *speedboat* di Kota Pontianak. Sebanyak 30 penambang sampan telah menggunakan QRIS untuk transaksi sebagai bagian dari digitalisasi sektor transportasi berbasis kearifan lokal.

Doni mengatakan berbagai inovasi tersebut diharapkan memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan efisiensi ekosistem pembayaran digital di Kalimantan Barat secara berkelanjutan.

Penguatan digitalisasi daerah juga dilakukan melalui forum Sinergi Pengawasan dan Percepatan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (SI PEDE) yang melibatkan BI, OJK, BPK, BPKP, DJPb, Bapenda, BKAD dan Bank Kalbar.

Forum tersebut berfokus pada penguatan tata kelola keuangan daerah, termasuk percepatan pemanfaatan QRIS dinamis untuk pembayaran pajak daerah yang terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah daerah.

Sebelumnya, Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali mengatakan hingga semester I 2026 sebanyak 518 dari 546 pemerintah daerah atau sekitar 94,9 persen telah berada pada kategori digital dalam elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD).

"Penguatan EKD di daerah harus memberikan manfaat yang semakin nyata bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui peningkatan efisiensi, penciptaan nilai tambah, dan penguatan daya saing," kata ujar Ricky, belum lama ini.

Ia mengatakan Bank Indonesia bersama 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia terus mendorong pemerintah daerah, perbankan, dan pemangku kepentingan memperkuat digitalisasi yang tidak hanya meningkatkan volume transaksi, tetapi juga menghubungkan potensi daerah dengan peluang ekonomi digital.

Pewarta: Rendra Oxtora
Uploader : Admin Antarakalbar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.