Manokwari (ANTARA) - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Papua Barat memadukan pemanfaatan data ekonomi dengan pengembangan komoditas pangan lokal sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi serta memperkuat ketahanan pangan.

Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Arief Rahadian di Manokwari, Kamis, mengatakan akurasi data sangat diperlukan untuk membaca dinamika pasar sekaligus mengantisipasi risiko terjadinya inflasi lebih dini.

“Pengendalian inflasi yang berkelanjutan hanya dapat terwujud jika kebijakan berpijak pada data presisi, dan didukung hilirisasi pangan lokal yang kuat,” kata Arief

Menurut dia, kondisi geografis Papua Barat serta panjangnya rantai distribusi logistik menjadi tantangan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan, sehingga pemanfaatan data ekonomi perlu berjalan beriringan.

BI kemudian berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan sejumlah instansi mengintegrasikan upaya tersebut melalui kegiatan Pesta Sinoli x Torang Locavore 2026 yang berlangsung di Manokwari pada 24-26 September 2026.

“Strategi tersebut antara lain mengoptimalkan pemanfaatan pangan lokal, seperti sagu, umbi-umbian, dan hortikultura, guna mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah,” ujar Arief.

Ia menyebut Pesta Sinoli merupakan Pekan Data dan Statistik bertema Sinergi Pengendalian Inflasi dan Akselerasi Industri yang diselenggarakan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2026.

Kegiatan tersebut dikolaborasikan dengan Torang Locavore 2026 untuk mendukung Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) melalui penguatan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif.

Arief menjelaskan sinergisitas penyedia data, pemerintah sebagai pengambil kebijakan, dan pelaku usaha sangat diperlukan agar intervensi pengendalian inflasi dapat disesuaikan dengan kondisi riil perekonomian daerah.

Selain literasi data, rangkaian kegiatan mencakup Gerakan Pangan Murah, edukasi ketahanan pangan, pameran produk hilirisasi pangan lokal, serta promosi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Kami juga berikan edukasi kepada masyarakat soal literasi inflasi, gerakan Cinta, Bangga, Paham Rupiah, penggunaan QRIS, pelindungan konsumen, serta pemanfaatan pekarangan melalui pembagian bibit cabai,” ujarnya.

Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan Marthen Kocu mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan data dan statistik yang akurat untuk menentukan kebijakan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Literasi data perlu diperluas kepada pelaku UMKM agar pengembangan produk dan potensi lokal dilakukan berdasarkan informasi pasar serta peluang ekonomi yang tersedia, sehingga meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Papua Barat.

“Data dan statistik yang akurat merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran, terutama menjaga stabilitas harga, ketahanan pangan, dan mengoptimalkan potensi unggulan daerah,” kata Marthen.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.