Simpang Empat (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat memperketat standar operasional prosedur (SOP) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menyiapkan makan bergizi gratis (MBG) sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat.

"Setiap hari kepala SPPG wajib melakukan pengecekan dan pengawasan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan," kata Koordinator Wilayah BGN Pasaman Barat Putri Geo Anggriani di Simpang Empat, Rabu.

Menurutnya pengawasan yang dilakukan mulai dari pengecekan kualitas bahan baku, kebersihan sanitasi dapur dan perlengkapan relawan seperti masker, sarung tangan juga wajib digunakan," katanya.

Selain itu wajib dilakukan uji organoleptik atau pemeriksaan mutu dan kelayakan makanan menggunakan panca indra (warna, aroma, tekstur, dan rasa) oleh ahli gizi di setiap SPPG sebelum makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Pihaknya juga melakukan apel zoom pagi dari pukul 03.00 WIB dan zoom sore pukul 17.00 WIB diseluruh SPPG Indonesia juga menjadi salah satu bentuk pencegahan terjadinya kejadian fatal tersebut.

"Jam-jam tersebut termasuk waktu krusial yang pengawasannya harus ketat oleh Ka SPPG, pengawas gizi, pengawas akuntan, dan asisten lapangan," ujarnya.

Dalam pengawasan itu juga ikut serta dari Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Atas bantuan bisa menjaga kualitas dan kebersihan SPPG, dan Dinas Ketahanan Pangan membantu supaya SPPG Pasaaman Barat memanfaatkan bahan baku lokal," ujar dia.

Dia menyebutkan hingga saat ini Pasaman Barat masih zero incident atau belum ada kejadian. Diharapkan zero incident ini bertahan selama program ini berlangsung.

Dia menjelaskan saat ini SPPG aktif di Pasaman Barat sudah ada15 unit. Dimana SPPG tersebut sudah ada kepala SPPG.

"Untuk yang sudah operasional dan sudah distribusi ada 12 SPPG, sedangkan 3 SPPG lagi masuk dalam moratorium akibatnya ketiga dapur ini tidak bisa operasional karena l tertahan akibat moratorium," ujar dia.

Moratorium ini juga berimbas bagi 36 SPPG yang masih tahap pembangunan dan sudah terdaftar di portal mitra.

Untuk jumlah total penerima manfaat hingga saat ini yang telah mendapatkan MBG mencapai 29.452 orang terdiri dari anak sekolah negeri dan non negeri, ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

"Untuk jumlah penerima manfaat kita mengikuti perkembangan di lapangan.. Terkadang di lapangan ada anak sekolah yang pindah atau berhenti, balita yang sudah di atas usia 5 tahun, ibu menyusui yang sudah putus menyusui anaknya, ibu hamil yang sudah melahirkan," sebutnya.