BGN fokuskan pembangunan SPPG di daerah stunting tinggi

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) memfokuskan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melayani Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dengan angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu mengemukakan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), 40 persen penduduk Indonesia di kuintil 1 dan 2 (status ekonomi penduduk paling bawah) berada di bawah garis kesehatan, atau kekurangan kalori dan protein.

Berdasarkan data tersebut, Sudaryono mengemukakan ada sekitar 116 juta penduduk yang kurang makan atau lapar karena jumlah konsumsi hariannya lebih sedikit daripada aktivitas sehari-hari, sehingga intervensi melalui MBG sangat diperlukan untuk wilayah-wilayah dengan tingkat stunting paling tinggi.

"Jadi nanti ada beberapa dapur MBG atau SPPG ini kita lihat yang tinggi dan sangat tinggi stuntingnya, kemudian kita lihat sudah ada atau belum dapur di situ, kalau ada, segera kita aktivasi, kalau belum dan lain-lain, kita fokus ke situ dulu sambil menata yang memang sudah bagus. Yang bagus kita teruskan, kemudian yang lain-lain kita perbaiki," katanya.

Berdasarkan data Kemenkes, Sudaryono juga menjelaskan ada 182 kabupaten/kota dengan status stunting sedang, 220 kabupaten/kota tinggi, dan 92 kabupaten/kota sangat tinggi.

"Ini hanya peta, tentu saja kalau diklik secara detail, kita bisa tahu data detailnya di provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan atau desa mana. Maka, selain berbenah di SPPG yang sudah berjalan, kita juga sedang mempersiapkan diri untuk mengintervensi langsung dengan pemberian gizi yang pas yang sesuai yang dibutuhkan, khususnya di daerah-daerah yang memang angka stuntingnya tinggi dan sangat tinggi," paparnya.

Sudaryono juga menjelaskan, pemerintah telah memiliki data berdasarkan nama dan alamat atau by name by address berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah untuk saling mengintegrasikan data guna penyaluran MBG yang lebih tepat sasaran.

"Jadi lewat NIK itu kita bisa tahu dan cek, balita ini misalnya dapat MBG atau enggak, stunting atau enggak dia, datanya ada di Kemenkes kemudian ini kita crossed (integrasikan) data antarlembaga, sehingga kita bisa tahu anak sekolah SD, SMP, SMA, balita, ibu hamil ini ada di mana, kondisi kesehatannya seperti apa, dapat MBG apa tidak, setelah dapat MBG lebih baik apa tidak?" ucap Sudaryono.

Setelah memastikan data penerima manfaat, pemerintah juga dapat mengontrol perkembangan gizi sasaran penerima MBG melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang berkolaborasi dengan Kemenkes.

"Ada CKG, maka untuk anak-anak balita, ibu hamil, sama anak-anak sekolah bukan hanya sekali, kami mengusulkan ada pengecekan kesehatan gratis ini dilakukan lebih dari sekali, sehingga program itu selalu mengandung output, outcome, dan impact atau dampak. Kalau output-nya makanan bagus, jumlah sesuai, gizinya bagus, lengkap kandungan gizi, maka kita harapkan akan menghasilkan outcome yang bagus. Anak-anak yang tadinya stunting jadi tidak stunting, yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya kurus bisa jadi normal," ucap Sudaryono.