Jakarta, CNN Indonesia --

Perwakilan Rusia dan China di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) adu mulut dengan Amerika Serikat (AS), Prancis, dan Inggris gegara membela Iran terkait sanksi internasional terhadap negara tersebut.

Anadolu Agency melaporkan lima negara anggota tetap DK PBB bersitegang kala membahas keabsahan hukum sanksi internasional terhadap Iran dan pemberlakuan kembali sanksi PBB berdasarkan ketentuan "snapback" dalam kesepakatan nuklir 2015.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan klausul snapback, Iran bisa dijatuhkan sanksi lagi jika melanggar kesepakatan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (Joint Comprehensive Plan of Action/JCPOA) tahun 2015. Klausul tersebut bisa dijalankan dengan mengabaikan hak veto anggota tetap.

Menurut perwakilan Rusia, mekanisme ini tidak berlaku karena resolusi PBB 2231 telah resmi kedaluwarsa pada 18 Oktober 2025.

"Mekanisme untuk memberlakukan kembali resolusi Dewan Keamanan yang telah diadopsi sebelumnya tentang Iran, sebuah mekanisme yang diatur dalam Resolusi 2231, tidak berlaku, dan ini karena berbagai alasan hukum dan prosedural," kata perwakilan tersebut.

Moskow menekankan bahwa agenda non-proliferasi telah dihapus dari daftar masalah aktif DK PBB di hari itu.

Selain itu, Rusia juga menyebut Komite 1737 telah bubar pada 2015 sehingga tak ada dasar hukum untuk menggelar pertemuan komite.

Komite 1737 adalah komite sanksi DK PBB yang dibentuk untuk memantau dan mengawasi penerapan sanksi terhadap Iran terkait program nuklir dan rudal balistiknya. DK PBB telah mengajukan untuk menggelar pertemuan Komite 1737.

Pendapat Rusia didukung oleh perwakilan China. Beijing, yang juga anggota tetap, menyatakan kepresidenan DK PBB tidak memiliki mandat untuk menyusun atau menyampaikan laporan 90 hari.

"Beberapa anggota, tanpa menghiraukan perbedaan, bersikeras untuk memberlakukan kembali sanksi DK PBB terhadap Iran dan mengadakan pertemuan dewan berdasarkan agenda yang telah dihapus," kata perwakilan China.

Delegasi negara-negara Barat sementara itu menentang pendapat Rusia dan China. Menurut mereka, sanksi dapat berlaku kembali karena Iran telah melakukan berbagai pelanggaran terhadap pakta nuklir 2015.

"Inggris, bersama Prancis dan Jerman, memulai mekanisme snapback sesuai dengan Resolusi DK 2231," kata perwakilan Inggris.

Prancis pada bagiannya menegaskan bahwa resolusi dewan telah dipulihkan bersamaan dengan mandat komite untuk melapor setiap 90 hari.

"Terlepas dari hal-hal yang didorong oleh kepentingan politik semacam itu, fakta tetaplah fakta. Komite 1737 tetap ada," ucap perwakilan AS, sambil menuduh Rusia dan China berusaha melemahkan keputusan dewan demi melindungi Iran.

DK PBB pada akhirnya menggelar pemungutan suara mengenai agenda pembahasan sanksi Iran dengan hasil 11 dukungan, dua menolak, dan dua abstain. Hasil ini pun menggagalkan upaya China dan Rusia memblokir pertemuan.

Beijing pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa situasi Timur Tengah yang mengakibatkan krisis saat ini salah satunya disebabkan oleh tingkah AS sendiri.

"Penarikan sepihak AS dari JCPOA, penggunaan kekerasan terhadap Iran dua kali selama proses negosiasi, dan pengejaran kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran adalah penyebab utama situasi kompleks dan sulit diatasi saat ini di Timur Tengah," ucap perwakilan China.

China juga membela hak Iran untuk menggunakan energi nuklir "secara damai" dan mempercayai komitmen berulang Teheran bahwa mereka tidak mengembangkan senjata nuklir.

Meski begitu, menurut Inggris, Iran cukup mengancam karena merupakan satu-satunya negara tanpa senjata nuklir yang memperkaya uranium hingga tingkat yang tinggi.

(blq/bac)