Jakarta (ANTARA) - Badan Karantina Indonesia (Barantin) mengupayakan pembebasan biaya layanan karantina bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk memperluas akses produk nasional ke pasar ekspor.

Kepala Barantin Abdul Kadir Karding mengatakan kemudahan tersebut ditujukan bagi UMKM yang benar-benar memenuhi kriteria dan bukan perusahaan bentukan pelaku usaha besar untuk memperoleh tarif layanan lebih murah.

“Kalau UMKM, kita itu punya kebijakan, kalau bisa digratiskan saja semua. Yang penting UMKM-nya bukan UMKM yang dibentuk oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai modus untuk mencari biaya murah,” kata Karding di Jakarta, Kamis.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Barantin dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Menurut Karding, tarif layanan karantina untuk komoditas ekspor pada prinsipnya relatif rendah sehingga diharapkan tidak membebani pelaku usaha.

Ia mencontohkan tarif layanan karantina untuk ekspor satu ton bungkil kelapa sawit sebesar Rp100.

“Kalau ekspor, sangat rendah tarifnya dari kami. Misalnya, satu ton bungkil kelapa sawit dikenakan hanya Rp100,” ujarnya.

Baca juga: Barantin memperkuat pendampingan UMKM akses pasar internasional

Baca juga: Barantin: Tak ada lagi amplop untuk mengurus izin ekspor

Karding mengatakan Barantin berupaya menjaga keseimbangan antara pengawasan terhadap lalu lintas komoditas dan pemberian kemudahan layanan bagi pelaku usaha.

Kemudahan layanan tetap disertai pemeriksaan guna memastikan komoditas memenuhi persyaratan kesehatan, keamanan hayati, serta ketentuan negara tujuan.

Nilai ekspor komoditas yang memperoleh sertifikasi karantina mencapai Rp393,2 triliun per 17 Desember 2025, relatif stabil dibandingkan capaian 2024 sebesar Rp396,1 triliun.

Sepanjang Januari hingga 17 Desember 2025, Barantin menerbitkan sekitar 2,6 juta dokumen sertifikasi untuk kegiatan ekspor, impor, dan pergerakan komoditas antararea.

Peran layanan karantina juga terlihat pada ekspor bulu bebek asal Jawa Timur. Sepanjang semester I 2026, Karantina Jawa Timur memfasilitasi ekspor 916,2 ton bulu bebek senilai Rp60,24 miliar melalui 26 sertifikat ke China, Taiwan, Vietnam, dan Thailand. Pada 2025, ekspor komoditas tersebut mencapai 2.580 ton senilai Rp241,09 miliar melalui 83 pengiriman.

Barantin juga memberikan pendampingan kepada pelaku usaha dalam memahami persyaratan karantina dan ketentuan negara tujuan agar komoditas daerah dapat memasuki pasar internasional.

Karding mengatakan sinergi dengan BPJPH diharapkan ikut mempercepat pelayanan ekspor dan impor melalui integrasi data serta koordinasi pemeriksaan tanpa menambah waktu layanan bagi pelaku usaha.

“Yang penting produk ekspor-impor itu berjalan cepat. Walaupun diperiksa, tetapi cepat,” ucap dia.

PKS Barantin dan BPJPH mencakup pengawasan bersama, penegakan hukum atas dugaan pelanggaran, integrasi data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan bersama.

Baca juga: BKHIT Sumsel mengedukasi pengusaha milenial prosedur ekspor komoditas

Baca juga: Barantin-BPJPH integrasikan data perkuat layanan ekspor dan impor

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.