Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan pemerintah tengah menyiapkan desain besar pemberdayaan masyarakat. Nantinya, penyusunan desain itu bakal dilakukan bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Dengan desain itu, nantinya program pemberdayaan masyarakat bisa lebih terarah dan dijadikan sebagai strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Nantinya, kementerian dan lembaga teknis bakal berkontribusi melalui mandat dan kapasitasnya masing-masing.

"Baik melalui penguatan kapasitas sosial, penguatan kewirausahaan, pengembangan usaha kecil termasuk dari Kementerian Dalam Negeri dan kementerian lain, untuk memastikan bahwa daerah terus bersama-sama dengan pusat membangun bersama," kata Rachmat dalam Dialog Nasional Pemberdayaan, Rabu (14/10/2026).

"Oleh karena itu saya mengajak seluruh pemerintah daerah, kita mengajak dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan mitra pembangunan untuk berperan aktif dalam penyusunan hingga implementasi dokumentasi kebijakan ini."

Rachmat menggarisbawahi pemerintah memiliki visi pembangunan tidak hanya sekadar dari aspek fisik, melainkan melalui pemberdayaan manusia. Dia memberikan gambaran bahwa infrastruktur seperti bangunan, jalan hingga jembatan tidak akan bertahan lama bila tidak ada manusia yang memelihara. Dengan kata lain, bila tidak ada manusia yang berdaya, maka pembangunan infrastruktur fisik akan menjadi sia-sia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Yandri Susanto mengatakan sudah melakukan pemberdayaan untuk masyarakat desa. Misalnya, revitalisasi Badan Usaha Milik Desa dan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; pengembangan desa ekspor; peningkatan ketahanan pangan lokal desa; desa swasembada energi, air dan pangan dan sebagainya.

"Ini sudah banyak terutama semuanya itu adalah gerakan ekonomi karena tanpa ada pemberdayaan, maka sejatinya persoalan kemiskinan dan lain persoalannya itu tidak akan terpecahkan dengan secara paripurna," ujar Yandri.

Meski demikian, Yandri mengatakan saat ini masih terdapat 4.672 desa tertinggal dan 4.694 desa sangat tertinggal. Tak hanya itu, 5.758 desa belum terakses listrik PLN. Selain itu, 12,58 juta masyarakat desa masih berada di dalam kemiskinan.

"Oleh karena itu tidak ada kata lain kecuali adalah pemberdayaan. Kami meyakini bilamana desa-desa di Indonesia kita selesaikan segala persoalannya, sejatinya kita menyelesaikan persoalan-persoalan Republik," tegasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]