Ambon (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku memperkuat peran 12 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di seluruh wilayah Maluku untuk mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026.

Kepala Bapenda Provinsi Maluku Djalaluddin Salampessy di Ambon, Senin, mengatakan penguatan UPTD Samsat menjadi bagian penting dari strategi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah sekaligus memastikan potensi pendapatan dapat dihimpun secara optimal. 

"UPTD Samsat memiliki peran strategis karena berhadapan langsung dengan masyarakat dan menjadi salah satu ujung tombak penerimaan pajak daerah. Karena itu, kinerja dan koordinasi harus terus diperkuat," katanya.

Ia mengatakan penguatan tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja secara berkala, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi berbagai layanan yang dapat mendorong kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut dia, sejumlah langkah yang terus didorong antara lain efektivitas program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor, layanan Samsat Keliling, serta digitalisasi dan inovasi pelayanan publik.

"Yang kita dorong bukan hanya mengejar angka penerimaan, tetapi bagaimana pelayanan semakin mudah sehingga masyarakat terdorong untuk memenuhi kewajibannya," ujar dia.

Djalaluddin mengatakan pendekatan tersebut penting karena target PAD Provinsi Maluku pada 2026 ditetapkan sebesar Rp740 miliar dari total APBD sekitar Rp2,52 triliun.

Untuk mencapai target tersebut, Bapenda tidak hanya mengandalkan peningkatan penerimaan dari sektor pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi riil daerah.

Ia menjelaskan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota juga terus diperkuat agar pengelolaan potensi pendapatan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

"Optimalisasi PAD membutuhkan kerja bersama. Bukan hanya Bapenda, tetapi juga kabupaten dan kota serta seluruh pihak yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah," katanya.

Djalaluddin menilai capaian realisasi pendapatan APBD Provinsi Maluku 2026 yang berada pada zona hijau dan di atas rata-rata nasional menunjukkan adanya tren positif dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Namun, capaian tersebut, kata dia, harus dijadikan momentum untuk memperbaiki kinerja dan menjaga konsistensi penerimaan hingga akhir tahun anggaran.

Ia mengapresiasi kinerja seluruh pegawai Bapenda, 12 UPTD Samsat se-Maluku, serta Tim Pembina Samsat Provinsi Maluku yang dinilai telah berkontribusi terhadap pencapaian tersebut.

"Ini tren positif yang harus dipertahankan. Koordinasi, konsistensi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menggali sekaligus mengamankan pendapatan daerah," katanya.

Selain optimalisasi pajak, Bapenda juga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan pemanfaatan aturan turunan dari peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

Upaya tersebut diarahkan untuk memperluas basis penerimaan berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki daerah, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pajak daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Djalaluddin menambahkan penguatan penerimaan PAD harus berjalan seiring dengan efisiensi belanja dan pengawasan pengelolaan APBD agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat.

"Kemandirian fiskal tidak hanya berbicara tentang meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana belanja dikelola secara efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat," ujar dia.

Bapenda Maluku selanjutnya akan terus mengevaluasi kinerja masing-masing UPTD Samsat, termasuk efektivitas program pelayanan dan strategi pemungutan pajak, sebagai bagian dari upaya menjaga momentum peningkatan PAD sepanjang 2026.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.