Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk menambal kebocoran setoran pajak dari Wajib Pajak (WP). Kendati demikian, ia membantah isu yang menyebutkan pemerintah melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam upaya penagihan pajak tersebut.

Purbaya mengklarifikasi bahwa kabar keterlibatan TNI dalam mengoleksi pajak adalah hal yang tidak benar.

"Pasti mancing-mancing apakah babinsa mau dipakai gitu? Enggak, kita enggak pakai babinsa. Jadi itu pernyataan yang gak akurat," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Ia memastikan para pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang akan berada di garis depan. Upaya penagihan akan dilakukan secara lebih aktif, yang didukung oleh integrasi sistem perpajakan terbaru, Coretax.

"Kita biasa, orang-orang pajak yang ngumpulin, terus lebih aktif, iya. Gini kan software-nya cukup bagus, coretax, segala macam," ucap dia.

Tak Ada Kenaikan Tarif dan Pola 'Berburu di Kebun Binatang'

Menkeu Purbaya juga menekankan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak maupun asal mengejar para wajib pajak. Langkah utama yang diambil adalah mendorong keterbukaan agar seluruh WP membayar kewajibannya sesuai aturan guna menutup kebocoran anggaran negara.

Ia menjamin tidak akan ada pendekatan sewenang-wenang seperti istilah 'berburu di kebun binatang'.

"Enggak akan ada kenaikan tarif pajak, maupun kita kejar-kejar, kata Pak Presiden tadi, berburu di kebun binatang, enggak ada seperti itu, kita ekstensifikasi. Masing-masing yang tadi enggak bayar pajak, bayar sesuai aturan," ungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Optimis Pendapatan Pajak Naik 24%

Purbaya optimistis bahwa tanpa menaikkan tarif pajak sekalipun, pendapatan negara dari sektor perpajakan tetap berpotensi melesat hingga 24% apabila kebocoran berhasil ditekan.

"Jadi enggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan. Itu saja bisa naikin pertumbuhannya 24%," imbuh dia.

Pemerintah berfokus meminimalkan praktik manipulasi pajak dan akan memburu perusahaan-perusahaan yang selama ini disinyalir mangkir dari kewajibannya, berdasarkan temuan maupun aduan masyarakat.

"Yang jelas, kebocoran atau kekurangan pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin. Terus, kita lebih aktif," ucapnya.

"Kalau kita curiga ada tempat-tempat yang tadinya enggak bayar pajak, kayak perusahaan baja itu, misalnya perusahaan-perusahaan lain juga, kan kita dapat laporan dari masyarakat juga. Kita akan follow up," beber dia.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Arief Rahman H, Idris Rusadi PutraTim Redaksi

Share

Copy Link

Batalkan

Pentas Bola Dunia 2026

• FIFA Pacu Kajian 64 Tim untuk Piala Dunia 20308 jam yang lalu

  

• FIFA Resmi Lakukan Investigasi atas Dugaan Pelanggaran Argentina di Piala Dunia 20262 hari yang lalu

  

• Breel Embolo Seharusnya Tidak Dapat Kartu Merah, IFAB Sebut VAR Lewati Protokol2 hari yang lalu

  

• Pemain Tanjung Verde Gondol Penghargaan Gol Terbaik Piala Dunia 20263 hari yang lalu

  

• Slavko Vincic Pilih Pensiun usai Pimpin Final Piala Dunia 20263 hari yang lalu

  

• Dani Olmo Tolak Permintaan Maaf Roberto Ayala, Sebut Alasannya Tidak Benar5 hari yang lalu

  

• Cristiano Ronaldo Masuk Tim Terburuk Piala Dunia 2026, 2 Pemain Inggris Ikut Tercantum1 minggu yang lalu

  

• Roberto Ayala Akui Salah Pukul Dani Olmo di Final Piala Dunia 20261 minggu yang lalu

  

• FIFA Tegaskan Tak Ada Match Fixing di Piala Dunia 20261 minggu yang lalu

  

• Robert Lewandowski Tidak Melihat Versi Terbaik Lamine Yamal di Piala Dunia 20261 minggu yang lalu

  

• Pelaku Kekerasan Argentina di Final Piala Dunia 2026 Tidak Perlu Dihukum1 minggu yang lalu

  

• Gelandang Argentina Sindir Teori Konspirasi di Piala Dunia 20261 minggu yang lalu

  

Lihat Selengkapnya