Bangka Barat, Babel (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melakukan pendampingan kepada pengelola agar pengembangan bisnis badan usaha milik desa (BUMDes) sejalan dengan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat Achmad Nursyandi di Mentok, Babel, Senin, mengatakan pendampingan penting dilakukan agar para pengelola BUMDes mampu melakukan perencanaan bisnis yang tepat dan sesuai potensi yang dimiliki di setiap desa masing-masing.

"Kita mengarahkan agar BUMDes selaras dengan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah, selain itu juga mampu memahami tantangan inflasi, mengidentifikasi potensi desa sebagai basis produksi pangan, mendorong kerja sama antar-BUMDes," katanya.

Ia mengatakan Program Sekolah BUMDesa Ubok Sekicing yang dilaksanakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat sudah berjalan beberapa tahun terakhir merupakan salah satu bentuk keseriusan pemkab untuk pengembangan BUMDes.

Melalui program itu seluruh BUMDes diarahkan agar melakukan perubahan paradigma, dari yang sebelumnya sekadar mengelola unit usaha menjadi bagian dari ekosistem pembangunan ekonomi daerah.

Pelatihan berkala dengan melibatkan jajaran direksi BUMDes dan perangkat pemerintah desa diharapkan mampu membuka wawasan bisnis seluruh pengurus BUMDes, sehingga mampu membaca potensi lokal, dan membangun kemitraan bisnis.

"Dengan menguasai berbagai hal tersebut kami yakin BUMDes akan mampu memperkuat rantai pasok, menciptakan pasar bagi produk masyarakat, mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan skala usaha dan keberlanjutan," ujarnya.

Dengan demikian, BUMDes tidak hanya tumbuh sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga dapat menjadi penggerak ekonomi lokal yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kabupaten Bangka Barat.

Pelatihan tidak hanya melibatkan pengelola BUMDes dan pemerintah desa, namun juga diberikan kepada para pengawas BUMDes agar semakin paham, terampil dan mampu menjadi mitra dalam pengembangan bisnis yang dijalankan pengelola.

"Pengawas BUMDes perlu dibekali keterampilan agar tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan administratif, tetapi mampu menjalankan fungsi pengawasan secara strategis, objektif dan berorientasi pada keberlanjutan usaha," ujarnya.

Saat ini, seluruh desa (60 desa) di Kabupaten Bangka Barat telah memiliki BUMDes dan sudah aktif menjalankan usaha yang beragam, seperti bisnis sosial (pangkalan elpiji, kios alat tulis dan kantor, air minum isi ulang, dan lainnya), bisnis jasa (jasa angkutan, pencucian kendaraan, penukaran uang, dan lainnya), bisnis penyewaan (sewa tenda, sewa pengeras suara, perlengkapan pernikahan dan lainnya), bisnis simpan-pinjam, bisnis produksi/perdagangan(sembako, perdagangan hasil laut, perkebunan kelapa sawit dan lainnya), dan usaha ketahanan pangan, meliputi penggemukan sapi, budidaya ayam petelur dan pakan ayam, ternak puyuh, perkebunan jagung, semangka, jagung, cabai, penggemukan babi, penjualan daging sapi, penangkapan ikan dan lainnya.

Pewarta: Donatus Dasapurna Putranta
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.