Warta Ekonomi, Jakarta -

Iran melancarkan serangkaian serangan terhadap kelompok separatis di perbatasan barat serta posisi militer Amerika Serikat di Irak. Eskalasi tersebut berlangsung ketika Washington bersiap menarik seluruh pasukannya dari Irak paling lambat 30 September 2026.

Kelompok bersenjata separatis yang berbasis di utara Irak kini menghadapi tekanan yang meningkat akibat serangan rudal dan pesawat nirawak Iran, terutama di wilayah Sulaymaniyah dan Erbil. Sejumlah posisi strategis kelompok tersebut telah ditinggalkan sehingga ruang geraknya semakin terbatas.

Selain menyasar kelompok separatis, Iran juga menyerang posisi militer AS di Irak, termasuk pasukan khusus Delta Force di wilayah Irak utara. Dalam serangan tersebut, pesawat tempur Iran disebut berhasil menembus sistem pertahanan pangkalan AS, seperti Patriot dan C-RAM, sebelum menyerang fasilitas militer.

Serangan itu menambah beban Washington dalam menjaga keamanan pangkalan militernya di Irak. Pemerintah AS sendiri telah mengumumkan penarikan penuh pasukan dari Irak paling lambat 30 September 2026. Rencana tersebut dikonfirmasi Perdana Menteri Irak setelah bertemu Trump.

Proses penarikan juga disebut mulai terlihat di lapangan. Pemindahan sistem pertahanan Patriot dari pangkalan Erbil menjadi salah satu indikasinya.

Melemahnya kelompok separatis dan berakhirnya kehadiran militer AS berpotensi mengubah arsitektur keamanan di perbatasan barat Iran. Namun, konfigurasi kekuatan baru akan sangat bergantung pada perkembangan politik dan keamanan Irak setelah pasukan AS ditarik.

Penasihat utama Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Brigadir Jenderal Mohammad Reza Naqdi, mengatakan lima bulan perang dengan AS telah memberikan banyak pelajaran bagi Iran, termasuk mengenai kelemahan militer Amerika yang selama ini dipandang kuat.

Menurut Naqdi, perang yang berlangsung panjang justru memberikan keuntungan bagi Iran karena menambah pengalaman tempur sekaligus menguras sumber daya AS.

Ia mengakui Iran belum memenangkan perang. Namun, Naqdi menilai negaranya berada di jalur yang benar dan strategi jangka panjang dapat semakin mempersulit posisi AS dalam konflik yang kian kompleks.

Naqdi juga memperingatkan bahwa jika persediaan rudal Iran habis, Iran akan mengalihkan serangan ke target ekonomi AS di berbagai belahan dunia tanpa menggunakan rudal balistik.

Di tengah eskalasi tersebut, Trump mengancam akan memberikan respons keras terhadap serangan rudal dan pesawat nirawak Iran yang menyasar kepentingan militer AS di Yordania dan Uni Emirat Arab pada Senin, 31 Agustus 2026.

Serangan itu dilakukan IRGC terhadap pangkalan udara King Hussein dan Azraq di Yordania serta Pangkalan Udara Al Minhad di Uni Emirat Arab. Serangan disebut sebagai respons atas gempuran AS di Pulau Larak.

Sistem pertahanan udara AS dilaporkan berhasil mencegat sebagian besar proyektil Iran.

Trump juga mengungkap pertimbangan taktis dalam menghadapi serangan udara tersebut. Menurut dia, sebuah rudal yang dinilai tidak akan mengenai sasaran signifikan dapat dibiarkan melintasi wilayah udara.

Di sisi lain, Trump membagikan rekaan visual mengenai dampak pengeboman terhadap infrastruktur energi vital Iran melalui platform media sosial pribadinya. Ia menuliskan, "Pulau Kharg hancur lebur!"

Baca Juga: Iran Kecam Dukungan Uni Eropa terhadap Tekanan Ekonomi AS

Namun, otoritas Uni Emirat Arab membantah klaim bahwa Pangkalan Udara Al Minhad menjadi sasaran serangan. Pemerintah UEA hanya mengonfirmasi pencegatan satu drone Iran di wilayah perairannya.

Komando Pusat AS disebut mempertimbangkan operasi militer lanjutan di sepanjang Selat Hormuz untuk meredam potensi pencegatan kapal tanker minyak sekaligus menjaga keamanan lalu lintas laut internasional.

Dari pihak Iran, Juru Bicara Angkatan Bersenjata Brigadir Jenderal Abolfazl Shekarchi mengklaim sedikitnya 1.000 tentara Israel tewas dalam serangkaian serangan balasan Iran terhadap instalasi militer, lokasi strategis, dan pusat intelijen di wilayah pendudukan.

Shekarchi juga menuduh AS dan Israel tidak transparan mengenai jumlah korban militer sebenarnya dalam eskalasi tersebut. Ia menyebut keterlambatan pengungkapan korban militer juga pernah terjadi dalam konflik sebelumnya, dengan menyinggung perang Afghanistan dan Irak.