Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta realisasi pendidikan gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diperuntukkan bagi sekolah negeri, akan tetapi juga swasta.

Menurut Fikri dikutip di Jakarta, Selasa, pemerintah juga wajib menanggung biaya pendidikan untuk sekolah swasta, setidaknya pada jenjang pendidikan dasar sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita harus mengingatkan bahwa ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sehingga itu harus dilaksanakan. SD, SMP tidak hanya negeri, tetapi negeri dan swasta," ujar dia.

Dia menegaskan bahwa alokasi 20 persen anggaran pendidikan dari APBN mencukupi untuk merealisasikan program pendidikan gratis itu sehingga pemerintah tidak boleh diskriminatif dengan hanya memfasilitasi sekolah negeri.

Selama ini, ujar dia, masyarakat menganggap alokasi 20 persen anggaran pendidikan terlampau berat bagi kas negara.

Padahal, menurut dia, dari proyeksi APBN 2027 yang mendekati Rp4.000 triliun, anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp820 triliun.

Sayangnya, dia menilai, banyak anggaran fungsi pendidikan yang mengalir untuk kepentingan yang tidak berdampak langsung pada kegiatan belajar mengajar.

Jika anggaran tersebut difokuskan secara benar, ia memastikan dana pendidikan melimpah, bahkan hingga jenjang perguruan tinggi.

"Ya kalau dihikmatkan untuk pendidikan sepenuhnya, saya kira sangat cukup. Kita sudah menyimulasikan. Hitungan fraksi itu (butuh) Rp300 triliun, kalau moderat Rp500 triliun, kalau ideal itu Rp700 sekian triliun. Itu sangat bisa berarti sampai perguruan tinggi," kata dia.

Terkait dengan keberlanjutan jenjang SMA, SMK, dan perguruan tinggi swasta ke depan, Fikri mendesak pemerintah menyiapkan skema bantuan khusus, seperti wacana Biaya Operasional Perguruan Tinggi Swasta (BOPTS).

Menurut dia, hal itu bernilai penting agar tidak ada diskriminasi hak pendidikan bagi anak bangsa.

Untuk merealisasikan gagasan besar tersebut secara konkret, ia menilai momentum revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di DPR saat ini tepat untuk menyinkronkan regulasi.

Dia berharap, Presiden Prabowo mampu mengorkestrasi tata kelola anggaran agar porsi yang benar-benar terserap untuk pendidikan murni bisa melonjak ke angka 80 hingga 90 persen dari total anggaran pendidikan.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/9), Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk merealisasikan pendidikan gratis dari tingkat taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Anggota DPR minta pendidikan gratis juga mencakup sekolah swasta

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.