Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah belum menetapkan kebutuhan anggaran Universitas Republik Indonesia atau URI, meski program pendidikan calon pemimpin pemerintahan dan BUMN itu sudah mulai berjalan.

Gubernur URI Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto mengatakan anggaran lembaga baru tersebut masih disusun dan dirinci. Pendanaannya akan sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN.

“Belum ada, sedang kita susun, kita sedang rinci,” kata Donny usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur URI di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 22 Juli.

“Oh ya, jelas dari APBN,” lanjutnya saat ditanya sumber pendanaan URI.

Menurut Donny, anggaran pembangunan empat Sekolah Unggulan Garuda telah tersedia di Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Pemerintah kini menyiapkan kebutuhan anggaran URI untuk akhir tahun ini dan tahun depan.

BACA JUGA:

Prabowo merencanakan pembangunan 10 URI. Perguruan tinggi itu disiapkan untuk mencetak calon pemimpin di pemerintahan dan badan usaha milik negara.

Meski anggarannya belum selesai dihitung, program pertama URI sudah berjalan sejak 20 Mei. Sebanyak 399 pegawai baru BUMN mengikuti Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan atau P3MD.

Mereka mendapat pelatihan kepemimpinan, kemampuan manajerial, wawasan kebangsaan, integritas, dan patriotisme.

URI nantinya juga menyelenggarakan pendidikan bergelar. Tahap awal difokuskan pada program sarjana, sedangkan program magister direncanakan menyusul.

Donny mengatakan seluruh mahasiswa URI akan menerima beasiswa. Namun, jumlah fakultas dan program studi masih disusun.

Kampus URI direncanakan dibangun di Cikasungka, Bogor Utara, di lahan perkebunan sawit milik PTPN yang sudah tidak produktif. Untuk sementara, pengelola URI akan memakai dua lantai di sebuah kantor BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta.