Kedekatan prajurit dengan rakyat yang ditekankan Presiden, dengan demikian juga berfungsi sebagai jaringan pengawasan yang tidak bisa digantikan alat

Jakarta (ANTARA) - Peringatan HUT Ke-81 TNI menandai pergeseran cara negara membaca ancaman. Medan tugas tentara kini mencakup jaringan internet, ruang informasi, jalur penyelundupan, dan peredaran narkotika.

Di Lapangan PRIMA Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (5/10), Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kepada 3.378 prajurit dari tiga matra bahwa Indonesia sudah diserang melalui siber, disinformasi, dan berita bohong yang bertujuan memecah belah bangsa, mengganggu ekonomi, serta mencuri kekayaan negara.

Presiden menempatkan penyelundupan dalam dua arah sebagai ancaman kedaulatan. Kekayaan yang keluar secara ilegal ia sebut ancaman bagi kedaulatan, sedangkan narkotika yang masuk ia sebut ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa.

Karena bentuk perang tidak lagi selalu fisik, Presiden meminta TNI terus belajar dan berlatih, menguasai teknologi, serta menjadikan prestasi sebagai dasar pembinaan, alih-alih senioritas. Masa damai, dalam pandangannya, adalah waktu untuk menyiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk.

Ancaman siber yang disebut Presiden punya ukuran yang jelas. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sekitar 5,2 miliar anomali trafik internet sepanjang 2025, rata-rata 182 potensi serangan setiap detik. Sebanyak 93,78 persen di antaranya berupa malware (perangkat lunak berbahaya) yang berpotensi berkembang menjadi ransomware (malware yang mengunci dan meminta tebusan).

Pada 1 Januari hingga 15 April 2026 saja, BSSN telah menganalisis 1,5 miliar anomali. Angka itu berasal dari pemantauan yang menurut BSSN belum menjangkau 10 persen trafik internet nasional, sehingga skala sebenarnya kemungkinan jauh lebih besar.

Kerangka hukum untuk keterlibatan TNI di ranah itu sudah tersedia. Revisi Undang-Undang TNI yang disahkan pada 2025 memasukkan tugas membantu menanggulangi ancaman pertahanan siber ke dalam operasi militer selain perang.

Dengan dasar itu, TNI bekerja sebagai pendukung BSSN dan lembaga lain, terutama ketika serangan menyasar sistem yang terkait pertahanan dan objek vital nasional. Arahan agar prajurit menguasai teknologi memberi bobot baru pada tugas yang selama ini kurang terlihat dibandingkan latihan tempur konvensional.

Disinformasi bergerak di jalur yang sama dengan serangan siber, tetapi sasarannya kepercayaan publik. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menemukan 1.674 hoaks dalam kurun 22 Oktober 2024 hingga 20 Oktober 2025. Yaitu sebanyak 341 menyangkut pemerintahan, 166 politik, dan 68 kebencanaan.

Dua pekan sebelum HUT TNI, Komdigi bersama aparat penegak hukum memburu penyebar dokumen palsu yang mencatut nama Menteri Komunikasi dan Digital yang mengabarkan pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026.

Satu dokumen palsu cukup untuk memicu kepanikan, dan dampak semacam itulah yang dimaksud Presiden ketika menyebut upaya membuat Indonesia gaduh.

Penyelundupan

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.