Akademisi: Pendidikan gratis - kuliah beri ruang keadilan bagi PTS

Rabu, 23 September 2026 17:49 WIB

Dosen yang juga peneliti di Program Studi Administrasi Publik Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Gerry Katon Mahendra. ANTARA/HO-Unisa Yogyakarta.

Yogyakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta Gerry Katon Mahendra mengatakan pendidikan gratis hingga bangku kuliah di perguruan tinggi yang dicita-citakan pemerintah Indonesia haruslah memberi ruang keadilan bagi perguruan tinggi swasta (PTS).

Gerry dalam keterangan di Yogyakarta, Rabu, mengatakan, rencana pendidikan gratis hingga kuliah seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri HUT PAN ke-28 (18/9) memberikan tonggak harapan baru bagi bangsa Indonesia, dan merupakan cita-cita yang patut disambut dengan baik sebagai wujud kehadiran negara.

"Namun cita-cita besar ini hendaknya dibangun dengan fondasi fiskal yang kuat, mau belajar dari praktek baik negara lain, serta memperhatikan aspek keadilan guna menjaga ekosistem perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS yang sudah ada saat ini," katanya.

Menurut dia, keadilan dalam membuka akses pendidikan tinggi seluas-luasnya bukan hanya soal menggratiskan satu jenis kampus dan membiarkan kampus lainnya berjuang sendirian.

"Melainkan tentang memastikan hak masing-masing komponen anak bangsa dapat tersedia secara adil dan proporsional," kata dosen dan peneliti di Program Studi Administrasi Publik perguruan tinggi tersebut.

Dia menyebut, saat ini Indonesia memiliki ribuan PTS yang menampung mayoritas jumlah mahasiswa nasional, apabila program kuliah gratis hanya berlaku di PTN tanpa disertai kebijakan pendamping bagi PTS, tentu calon mahasiswa baru akan memilih PTN guna menghindari beban biaya.

Migrasi masif ini, lanjut dia, akan membuat PTS kehilangan minat masyarakat secara drastis hingga berujung kolaps, bahkan ribuan PTS yang gulung tikar sebagai akibat dari dampak kekurangan mahasiswa, kekurangan biaya operasional hingga penutupan program studi dan institusi.

"Dampaknya juga akan semakin meluas karena akan ada banyak dosen dan tenaga kependidikan yang kehilangan pekerjaan, berhentinya perputaran ekonomi di lingkungan sekitar kampus serta dampak ekonomi lainnya," katanya.

Selain itu, kata dia, akan hilang pula ekosistem pendidikan tinggi yang sudah puluhan tahun turut menopang dan membantu negara dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Disinilah ruang keadilan harus dilaksanakan sebaik mungkin, kebijakan kuliah gratis harus dirancang sebagai kebijakan yang berkeadilan bagi seluruh elemen bangsa, baik yang menempuh pendidikan di PTN maupun PTS, serta penyelenggara PTS yang merupakan mitra negara," katanya.

Gerry berpendapat, pemerintah secara bijaksana dapat merumuskan skema yang menempatkan keadilan sebagai landasan utama, pertama perluasan KIP Kuliah, sehingga PTN mendapat ruang lebih dengan penambahan kuota, disusul PTS yang mendapat kebijakan pendamping agar tetap dapat diminati.

Dia mengatakan, yang kedua, fokus beasiswa dan pembatasan kuota mahasiswa baru, sehingga saat ini yang fokus pada STEM, kuota beasiswa dapat diarahkan terlebih dahulu ke ranah itu sambil menyiapkan kebijakan pendamping bagi PTS yang memiliki program sejenis.

"Selain itu, kuota mahasiswa di PTN juga dibatasi secara jumlah dan waktu agar PTS memiliki ruang yang cukup untuk menyeleksi mahasiswa," katanya.

Kemudian kata dia, insentif fiskal, jika nantinya program kuliah gratis akan dilaksanakan di PTN secara penuh, PTS harus mendapatkan insentif yang adil agar tetap dapat bertahan, misal melalui pengalihan KIP Kuliah PTN ke PTS, keringanan pajak operasional, hingga kemudahan hibah guna menopang kegiatan kampus.

Yang keempat, kata dia, memperkuat standar mutu, kampus yang berhak mendapatkan kuota beasiswa adalah kampus dengan standar mutu yang unggul, dalam konteks ini, tidak menutup kemungkinan PTS dengan standar mutu yang unggul juga dipertimbangkan untuk mendapatkan kuota beasiswa yang adil.

Gerry mengatakan, melalui alternatif skema itu, diharapkan orientasi yang dibangun merupakan orientasi luas yang memiliki makna setiap anak bangsa, dimanapun kuliah mendapatkan ruang yang proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonominya.

"Pada saat yang bersamaan, penyelenggara PTS tetap mendapatkan ruang yang adil dan layak sebagai mitra negara dan tidak menjadi korban kebijakan yang dibuat tanpa mempertimbangkan ekosistem Pendidikan tinggi secara utuh komprehensif," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Pendidikan gratis - kuliah beri ruang keadilan bagi PTS