AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Meski demikian, sekitar 950 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) diduga tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene.

Untuk itu, Kepala BGN, Sudaryono, menegaskan pihaknya memberikan tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 bagi dapur yang belum mengantongi sertifikat tersebut untuk segera melengkapinya.

"Ada beberapa dapur yang sudah beroperasi namun SLHS-nya belum ada. Maka kami berikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 10 bagi dapur-dapur yang sudah beroperasi cukup lama tapi belum melengkapi SLHS, sampai dengan tanggal 10 (Agustus 2026)," kata Sudaryono dalam konferensi, di Kantor BGN, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: BGN Buka Tiga Layanan Pengaduan Lewat PO Box, Sudaryono: Saya Kelola Langsung

Pihaknya juga telah mengirimkan surat edaran kepada jajaran BGN di daerah, untuk memberikan asistensi dan bantuan administrasi manakala diperlukan untuk sebagai syarat pengurusan SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota.

Menurutnya, SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat mutlak yang menentukan kelayakan operasional dapur. Untuk itu, dapur yang dinyatakan tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi akan langsung dihentikan operasinya secara permanen.

"SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu. Jadi kalau mau sebagus apapun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen," jelasnya.

Dari catatan 950 dapur yang diduga tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene, pihaknya masih melakukan proses verifikasi yang saat ini masih berlangsung. Sebelum nantinya diputuskan dapur mana yang benar-benar akan ditutup.

Baca Juga: Pemerintah Kebut Pembangunan SPPG di Papua hingga Maluku Rampung Pekan Ini

"Sebanyak 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene, yang kemungkinan akan kami umumkan di kemudian hari berapa yang pasti kami tutup secara permanen karena tidak layak secara higiene dan sanitasi. Ini membahayakan keamanan, kesehatan, dan nyawa dari penerima manfaat kita," tuturnya.

Di sisi lain, pihaknya juga menerima laporan adanya kendala dalam proses penerbitan SLHS di sejumlah daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan kecepatan pelayanan di masing-masing Dinas Kesehatan kabupaten/kota.

Untuk itu, dia meminta agar para mitra yang mengalami hambatan agar dapat melaporkan kendala tersebut kepada BGN untuk dapat ditindaklanjuti. "Jadi kami juga berusaha untuk memahami itu, tapi yang jelas yang tidak layak sanitasi dan higiene pasti kami tutup secara permanen," tegasnya.