Science pada gop-crypto.vip

Kopdes Merah Putih banyak jadi guyonan karena pembangunannya minim keterlibatan warga

Mon, 13 Jul 2026 07:57:48 +0000

● Kopdes Merah Putih menuai kritik di media sosial karena lokasi bangunannya yang tidak ramah warga.

● Kritik ini menunjukkan pendekatan pemerintah yang terlalu ‘top-down’ tapi mengabaikan realitas lapangan.

● Media sosial dan meme menjadi sarana protes dan pengawasan terhadap pembangunan yang minim partisipasi masyarakat.

Pembangunan massal proyek Koperasi Desa (kopdes) Merah Putih menuai respons publik di media sosial. Pasalnya, ada bangunan kopdes yang menutup akses jalan desa, terlalu dekat dengan area pemakaman, menjulang di bibir jurang, melintang di tengah tambak, bahkan berada di kawasan terpencil sehingga sulit dijangkau.

Ini belum termasuk lokasi kopdes yang sempat diberitakan menggusur sekolah di Ende, Nusa Tenggara Timur.

Proyek ini memperlihatkan bagaimana pembangunan negara dijalankan melalui logika top-down (perintah pusat), dengan ruang partisipasi masyarakat yang sangat terbatas. Buktinya, lokasi-lokasi yang dipilih tidak ramah warga, bahkan menggusur kepentingan masyarakat yang lain.

Beruntung, di era serba media seperti saat ini, publik bisa mengunggah pengamatan langsung dari sudut pandang mata mereka ke media sosial dan saling bertukar informasi. Unggahan orang-orang dapat kita maknai sebagai bentuk pengawasan, atau bahkan perlawanan warga, terhadap kegiatan sehari-hari atau pembangunan yang terjadi di sekitar mereka, termasuk pembangunan kopdes Merah Putih.

Negara tutup mata

Aduan tentang lokasi kopdes ditanggapi santai oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantoro karena jumlahnya hanya 10 dari total 30 ribu koperasi.

Artinya, negara melihat realita semacam ini hanya sebagai presentase angka. Padahal, setiap harinya, wargalah yang harus bergulat dengan konsekuensinya.

Read more: Alih-alih terserap, Rp3 miliar untuk 40 ribu Koperasi Desa Merah Putih malah akan banyak menguap

Respons Menteri Ferry seakan membenarkan gagasan ilmuwan politik Amerika Serikat (AS), James Scott, yang menilai pemerintah sering bersikap seeing like a state, melihat hanya dari sudut pandang negara.

Menurut dia, banyak proyek pemerintah gagal memedulikan rakyat karena dua kebiasaan usang. Pertama, negara menyederhanakan wilayah dan warga agar mudah “terbaca” lewat sensus atau peta. Kedua, di saat yang sama, negara abai terhadap kompleksitas realita di lapangan.

Dalam peletakan templat gerai Kopdes seluas 20 x 30 meter, contohnya, negara mengatur bahwa lahan Kopdes harus lolos empat syarat administratif: sudah jadi aset pemerintah daerah, luasnya minimal 1.000 meter persegi, berlokasi “strategis”, dan siap bangun.

Namun, tak ada pembahasan soal siapa yang melintas setiap hari atau untuk apa tanah itu sebenarnya dipakai warga. Tambak, lereng, dan bahu jalan yang tampak rata dari atas, semuanya dilihat sebagai lahan kosong yang siap dieksploitasi negara.

Read more: Koperasi Merah Putih: Agar tidak mengejar kuantitas semata ketimbang pemberdayaan desa

Melawan dengan guyonan

Ketika ruang partisipasi publik tak tersedia, suara warga yang terus-menerus terpinggirkan akhirnya berubah menjadi dua bentuk: teriakan di ruang publik dan tawa di ruang maya.

Warga juga mengkritik keberadaan Kopdes dan keganjilan penempatan bangunannya dalam bentuk parodi kartun Spongebob episode militer hingga berbagai konten receh bernuansa sarkasme.

Salah satu warganet bahkan berkomentar bahwa output pelatihan militer adalah agar manajer Kopdes punya stamina prima untuk menghibur pelanggan dengan yel-yel saat antrean kasir mengular.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai affective publics—situasi ketika emosi kolektif di ruang digital membentuk solidaritas dan percakapan publik, serta menjadi sarana kritik kebijakan, apalagi di bawah bayang-bayang otoritarianisme.

Produksi konten meme di era digital menjadi massif karena selain dianggap aman, ia juga merupakan bentuk dasar dalam diskursus politik modern. Warga tak lagi bergantung pada komedian profesional untuk mengoreksi kekuasaan. Setiap orang dengan gawai pintar kini adalah aktivis demokrasi yang bisa melucuti wibawa penguasa dalam hitungan detik.

Pemerintah perlu lebih melibatkan warga

Viralnya konten meme kopdes di media sosial memperlihatkan persoalan klasik pembangunan di Indonesia. Negara terlalu sering melihat masyarakat sebagai objek kebijakan yang berdiri di pingir, bukan subjek yang ikut menentukan arah pembangunan. Hal ini diperparah dengan menyempitnya ruang sipil dan defisit oposisi di kursi legislatif.

Pelajaran penting dari kontroversi kopdes ini sangat jelas. Pembangunan ekonomi desa tidak bisa dijalankan melalui target angka dan instruksi dari pusat semata.

Ia butuh dialog dengan warga, pemahaman terhadap struktur ekonomi lokal, dan penghormatan terhadap ruang sosial yang sudah lama hidup di masyarakat.

Tanpa itu semua, proyek seambisius apa pun berisiko meninggalkan bangunan fisik yang megah berdiri, tetapi gagal menjalankan fungsi sosial dan ekonomi.

Read more: Koperasi Merah Putih berisiko tinggi jadi ladang korupsi baru

Warga Indonesia mendukung demokrasi, tapi juga menerima pembatasan kebebasan sipil oleh negara

Mon, 13 Jul 2026 02:40:59 +0000

● Meski menginginkan demokrasi, warga Indonesia sering kali memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil.

● Sebagian masyarakat menerima kebebasan sipil dalam batas yang ditentukan negara.

● Membangun pemahaman publik tentang kebebasan sipil menjadi tantangan dalam mempertahankan demokrasi saat ini.

Indonesia sering disebut sedang mengalami kemunduran demokrasi. Walaupun sebagian besar warga mengaku mendukung demokrasi, sejumlah pakar menilai Indonesia semakin mengarah pada otoritarianisme kompetitif, yaitu negara yang cenderung otoriter tapi masih menyisakan ruang persaingan politik melalui penyelenggaraan pemilu yang cenderung kurang jujur atau tidak adil.

Hal ini ditandai oleh aturan-aturan yang membatasi kebebasan politik dan sipil dalam beberapa tahun terakhir. Sasaran yang paling terlihat adalah pembatasan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul.

Di sisi lain, berbagai studi menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi tidak hanya disebabkan oleh elit politik, melainkan juga karena masyarakat cenderung membiarkan praktik-praktik yang menggerus norma demokrasi.

Lalu, muncul pertanyaan penting: demokrasi seperti apa yang sebenarnya masyarakat Indonesia dukung?

Studi kami menunjukkan sebuah paradoks. Masyarakat Indonesia memang menginginkan demokrasi, tetapi demokrasi yang mereka bayangkan sering kali tetap memberi ruang bagi pembatasan kebebasan sipil dan campur tangan negara. Temuan ini membantu menjelaskan mengapa berbagai kebijakan yang membatasi ruang publik kerap tidak memicu penolakan yang luas.

Temuan ini berasal dari survei tatap muka terhadap 2.520 responden berusia 18 tahun ke atas yang dipilih melalui stratified random sampling (pengambilan sampel acak yang membagi peserta ke dalam kelompok kecil) di 51 kabupaten/kota dari 22 provinsi. Wawancara dilakukan pada Maret – April 2025.

Read more: Ancaman terbesar bagi demokrasi Indonesia bukan Prabowo, melainkan oligarki

Publik memahami demokrasi secara berbeda

Survei kami menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya mendukung beberapa prinsip demokrasi, seperti pemilu, kebebasan pers, hak berdemonstrasi, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama. Mereka juga lebih memilih tinggal di negara yang memiliki karakteristik tersebut.

Namun, ketika diminta mengenali ciri-ciri negara demokratis, jawaban responden berbeda cukup jauh dari ukuran yang lazim digunakan para ilmuwan politik, seperti kerangka Economist Intelligence Unit , sebuah penilaian kualitas demokrasi sebuah negara lewat lima aspek: proses pemilu dan kompetisi politik, jalannya pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Rata-rata responden hanya menyetujui sekitar sepertiga karakteristik demokrasi menurut acuan tersebut.

Survei nasional makna demokrasi dan ruang sipil oleh Bahana dan Communication for Change (2025), Author provided (no reuse)

Perbedaan ini menunjukkan bahwa banyak warga memaknai demokrasi secara iliberal dengan tetap menerima pemilu. Namun, mereka juga menganggap pembatasan terhadap ruang sipil sebagai sesuatu yang wajar dalam negara demokratis.

Mengapa pembatasan dianggap wajar?

Hampir separuh responden percaya bahwa penyelenggaraan diskusi publik seharusnya memerlukan izin pemerintah. Separuh lainnya menganggap pembubaran demonstrasi oleh polisi merupakan ciri negara demokratis.

Sekitar dua pertiga responden juga menilai kritik kepada pemerintah harus selalu disertai solusi. Sementara sepertiga mendukung adanya pembatasan terhadap isu-isu yang boleh diberitakan media.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menerima kebebasan sipil dalam batas yang ditentukan negara. Ketika mengukur fondasi moral masyarakat Indonesia menggunakan Moral Foundations Questionnaire-2, kami menemukan bahwa warga cenderung konservatif: lebih menjunjung loyalitas, harmoni sosial dalam ketertiban, dan keadilan yang setimpal (proporsional) ketimbang kesetaraan.

Mengapa demikian?

Analisis kami menemukan kuatnya preferensi masyarakat terhadap paternalisme. Dalam pandangan ini, negara diposisikan layaknya “kepala keluarga” yang berhak mengarahkan, membatasi, bahkan mengoreksi tindakan warganya demi menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Cara pandang ini mirip dengan gagasan negara integralistik atau negara kekeluargaan yang pernah berkembang kuat di Indonesia pada era Orde Baru. Dalam kerangka tersebut, hubungan negara dan warga lebih menyerupai hubungan orang tua dan anak daripada hubungan pemerintah dengan warga yang setara.

Kepala pemerintahan berperan sebagai figur “ayah” yang bijaksana. Sementara itu, masyarakat adalah “anak-anak” yang diharapkan hormat dan patuh, sehingga layak menerima “hadiah” atas ketundukan mereka kepada orang tua.

Read more: Rezim Prabowo: Politik maskulin paternalistik, kesetaraan gender hanya omon-omon

Filosofi ini menjunjung tinggi kerukunan sosial yang dibangun melalui dominasi satu pandangan yang berkuasa. Akibatnya, kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat lebih merupakan penyeragaman ketimbang persetujuan yang benar-benar bebas dan setara.

Bahayanya, jika masyarakat memandang pembatasan terhadap demonstrasi, media, atau diskusi publik sebagai sesuatu yang tetap demokratis, maka kemunduran demokrasi tidak selalu dipandang sebagai masalah.

Inilah yang membuat erosi demokrasi dapat berlangsung tanpa perlawanan publik yang kuat. Bagi sebagian warga, pembatasan tersebut justru dipahami sebagai cara menjaga ketertiban, bukan sebagai ancaman terhadap demokrasi.

Demokrasi perlu dikomunikasikan dengan cara berbeda

Temuan kami memprediksi bahwa “meluruskan” definisi demokrasi yang “benar” belum tentu membuat masyarakat lebih mendukung demokrasi, malah mungkin dapat menurunkan dukungan.

Persoalannya bukan semata-mata kurangnya informasi, melainkan nilai moral yang mendasari cara masyarakat memandang hubungan antara negara dan warga.

Karena itu, upaya memperkuat demokrasi mungkin akan lebih efektif jika menggunakan pendekatan moral reframing, yakni menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi melalui nilai-nilai yang sudah dekat dengan masyarakat, seperti tanggung jawab, loyalitas, dan keadilan.

Read more: Kemenangan Prabowo: efek Jokowi dan ujian demokrasi Indonesia

Misalnya, warga telah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dan bersedia mendengarkan aspirasi masyarakat. Sehingga, hubungan antara pemerintah dan warga lebih tepat dipahami sebagai hubungan antara pengurus dan anggota sebuah perkumpulan, bukan hubungan orang tua dan anak.

Jika demokrasi ingin bertahan di Indonesia, tantangannya bukan hanya membatasi kecenderungan perilaku otoriter di kalangan elit. Yang tidak kalah penting adalah mengubah pandangan publik bahwa kebebasan sipil, kritik terhadap pemerintah, dan ruang publik yang terbuka bukan ancaman bagi ketertiban, melainkan jalan mengingatkan “pengurus” (pemerintah) agar terus mendahulukan kepentingan semua “anggota perkumpulan” bernama warga Indonesia.

CEO of Communication for Change, Paramita Mohamad, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.